Tanggung jawab pengangkutan udara dalam hukum udara internasional
Hukum udara adalah keseluruhan ketentuan hukum yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk keperluan penerbangan.(Definisi hukum udara dalam arti luas oleh Goedhuis dan diederiks verschoor )
Pendapat lain :untuk mengatur udara dan penerbangan cukup dipergunakan ketentuan yang terdapat dalam bidang hukum yang sejenis ,ex :hukum laut,hukum perdata dan hukum pidana yang dapat diterapkan analogi.Permasalahan yang tidak diatur oleh hukum yang sudah ada sebelumnya adalah masalah pembajakan udara.
Sifat hukum udara adalah bersifat internasional.
Badan badan internasional
§ ICAO (international civil viation organization ) adalah badan khusus PBB yang semula didirikan berdasarkan pasal 43 perjanjian tahun 1944.
§ IATA (International air transport association ) yang didirikan tanggal 25 agustus 1919 berkedudukan di haque yang kemudian menjadi pasif selama perang dunia 2.IATA diaktifkan kembali tahun 1945 dengan nama diganti dari Interntional air trafik association menjadi international air transport association yang berkedudukan di montreal.Anggotanya adalah perusahaan penerbangan baik perusahaan penerbangan internasional ataupun penerbangan domestik.Sebagian besar perusahaan penerbangan tersebut dimiliki oleh negara atau sebagian menjadi milik negara sehingga IATA sering dikenal sebagai “quasi govermental organization “
Prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum udara
1.Prinsip presumption of liability /presumption of fault /presumption of negligence.
Pengangkut dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang diderita penumpang.Pihak yang dirugikan tidak usah membuktikan haknya atas ganti rugi.
2.Prinsip limitation of liability
Tanggungjawab pengangkut dibatasi sampai batas tertentu.Merupakan perimbangan bagi prinsip presumption of liability dan merupakan pendorong bagi pengangkut untuk menyelesaikan tuntutan ganti rugi dengan cara damai.
3.Prinsip absolute liability /strict liability
Pengangkut harus selalu bertanggungjawab tanpa ada kemungkinan untuk membebaskan diri kecuali jika yang dirugikan bersalah atau turut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya.
Prinsip tanggungjawab penumpang
1.Sistem warsawa /protocol haque
Prinsip presumption of liability di kombinasikan dengan prinsip liitation of liability.Penumpang atau ahli warisnya cukup menunjukkan bahwa kerugian yang diderita timbul karena suatu kejadian yang terjadi selama penerbangan.Tanggungjawap pengangkut dibatasi sampai 125.000 gold franc (1 gold franc =65 ½ mg emas 900 0/00 murni ).Perjanjian warsawa tidak mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi sehingga hal tersebut terserah kepada hukum dari pengadilan dinegara mana tuntutan diajukan.Kalau besar ganti rugi di bawah 125.000 gold franc maka ganti rugi dibayar penuh tetapi kalau tuntutan melebihi batas tersebut maka yang harus dibayarkan oleh pengangkut terbatas sampai limit.
Pengangkut dapat bebas dari tanggungjawab :
§ Dalam hal pengangkut dapat membuktikan bahwa ia dan pegawainya telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya kerugian atau bahwa tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan tersebut (pasal 20 perjanjian warsawa )
§ Dalam hal pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh/turut disebabkan oleh kelalaian pihak yang dirugikan sendiri (pasal 21 perjanjian warsawa)
2.Sistem monteal interim agreement
maav belum dilanjutkan,,,
