Senin

contoh makalah hukum pengangkutan udara


Contoh kecelakaan pengangkutan udara
Dubai (ANTARA News/Reuters/WAM) - Empat orang tewas ketika sebuah pesawat penumpang kecil menuju ke Riyadh jatuh tak lama setelah lepas landas dari bandara Al Ain, di Uni Emirat Arab, Ahad, menurut kantor berita negara.
Pihak berwenang penerbangan sipil UAE mengatakan, jet tersebut, sebuah Grumman 21T, lepas landas tak lama setelah pukul 16:00 waktu setempat, namun berbelok ke kiri dan jatuh di landas pacu itu.
Pesawat tersebut hancur akibat kecelakaan itu dan pada akhirnya terbakar, menurut beberapa pernyataan.
Belum diketahui secara pasti sebab-sebab terjadinya kecelakaan itu, dan penyelidikan sedang dilakukan.
Sementara itu dari Abu Dhabi, Kantor Berita UAE, WAM, mengatakan, pihak Otoritas Umum Penerbangan Sipil (GCAA) membenarkan bahwa pesawat "Grumman 21T" jatuh pada Ahad malam di Bandara Al Ain.
Pihak layanan dinas kebakaran dan penyelamatan bandara segera melakukan pertolongan, dan tempat kejadian kemudian ditutup oleh kepolisian Al Ain.
Satu tim penyelidikan kecelakaan udara GCAA diberangkatkan ke tempat kejadian, untuk melakukan penyelidikan kecelakaan.











BAB I
PENDAHULUAN
A.Latar belakang
Pada lembar sebelumnya telah perlihatkan contoh kasus mengenai kecelakaan pengangkutan udara.Dalam sejarah Indonesia telah banyak kecelakaan-kecelakaan udara yang terjadi baik dalam bidang komersiil taupun pada bidang militer.
Kecelakaan udara yang terjadi pada bidang militer tidak termasuk dalam ruang lingkup makalah ini karena yang selanjutnya akan di bahas adalah mengenai pertanggungjawaban terhadap segala jenis kemungkinan kerugian yang terjadi di udara dalam hal ini adalah pertanggungjawaban pengangkutan komersiil terhadap obyek kegiatannya,baik penumpang ataupun barang.
Pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi akibat pengangkutan udara selama ini jarang sekali di ekspos oleh media sehingga masyarakat belum sadar mengenai hak dan kewajibannya sebagai penumpang ketika menggunakan pengangkutan udara.
Pengangkutan udara memang sarana pengangkutan yang belum bisa dinikmati oleh masyarakat luas,bukan hanya karena biayanya yang relatif hanya bisa dijangkau kalangan menengah ke atas,tetapi juga karena terkadang masyarakat masih belum mengerti mengenai pertanggungjawaban ketika mereka menderita kerugian.
Makalah ini akan membahas secara teoritis mengenai pertanggungjawaban yang bisa dilakukan oleh pengangkut maupun penumpang disesuaikan dengan teori yang selama ini berkembang.

B.Rumusan masalah
1.      Bagaimana hubungan hukum udara dengan pengangkutan udara ?
2.      Bagaimana tanggungjawab pengangkut maupun penumpang dalam pengangkutan udara di pandang dari segi hukum yang berlaku secara universal dalam hal ini adalah hukum udara Internasional ?



BAB II
PEMBAHASAN
A.Pengangkutan udara dalam hubungannya dengan hukum udara
Pertanggungjawaban pengangkutan udara menjadi hal yang sangat sensitif karena dalam pengangkutan udara kemungkinan berhubungan dengan negara-negara lain lebih besar.Ini berarti kemungkinan persinggungan hukum antara dua negara atau lebih menjadi lebih besar pula.Bukan  hal yang mudah mengkoordinasikan dua kepentingan  yang berasal dari hukum yang berbeda tersebut sehingga perlu sebuah hukum ataupun aturan-aturan tertentu yang  mampu menaungi berbagai kepentingan tersebut.Berdasar dari pemikiran itulah,kemudian pembahasan dalam makalah ini diawali dengan pengenalan terhadap hukum udara internasional yang mempunyai pengaruh besar dalam pertanggungjawaban pengangkutan udara.
Hukum udara adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur ruang udara dan penggunaannya untuk keperluan penerbangan.Hal yang kemudian menjadi alasan  penulis menyangkutpautkan hukum udara dalam pengangkutan adalah karena sifat pengangkutan udara sendiri yang bersifat internasional.
Hukum udara bersumber dari perjanjian-perjanjian internasional ,undang-undang dan peraturan nasional serta yurisprudensi.
Berikut ini adalah beberapa perjanjian-perjanjian internasional yang menjadi sumber hukum udara internasional :
·         Perjanjian warsawa tahun 1929 ( Convention for the unification of certain rules relating to internasional carriage by air )
Perjanjian ini mengatur mengenai dokumen angkutan dan tanggungjawab pengangkutan udara nternasional.Perjanjian ini menjadi penting karena ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya baik dengan ataupun tanpa perubahan di beberapa negara diberlakukan juga bagi pengangkutan udara domestik. Misalnya di indonesia dan Belanda.
·         Perjanjian Roma tahun 1952 (Conventio of damage cause by foreight aircraft to thirt parties on the surface)
Perjanjian ini  mengatur mengenai pertanggungjawaban dan asuransi  wajib.

B.Tanggungjawab pengangkut
Prinsip-prinsip pertanggungjawaban pengangkut dalam pengangkutan udara :
Ø  Prinsip presumption of liability /presumtion of fault /presumtion of negligence
Berdasar prinsip ini pengangkut dianggap bertanggngjawab untuk kerugian yang diderita oleh penumpang atau seorang pengirim barang karena penumpang terluka atau tewas, atau bagasinya rusak atau hilang, atau rusaknya barang kiriman dan keterlambatan datang .Pihak yang dirugikan tidak perlu membuktikan haknya atas ganti rugi.
Ø  Prinsip limitation of liability
Berdasar prinsip ini tanggungjawab pengangkut dibatasi sampai jumlah tertentu.Prinsip ini mendorong pengangkut untuk menyelesaikan masalah dengan jalan damai.Untuk itu limit tanggungjawab tidak boleh terlalu rendah ataupun terlalu tinggi.
Ø  Prinsip absolute liability atau strict liability
Berdasar prinsip ini pengangkut bukan lagi dianggap bertanggungjawab,tetapi dalam hal ini pengangkut dianggap selalu bertanggungjawab tanpa ada kemungknan membebaskan diri kecuali kalau yang dirugikan bersalah atau turut bersalah dalam timbulnya kerugian pada dirinya
Pertanggungjawaban tidak hanya ada pada diri pengangkut,tetapi juga ada pada diri penumpang.Hal tersebut menjadi wajar dan adil karena tidak semua kerugian yang timbul dalam pengangkutan udara merupakan kesalahan pengangkut,tetapi kemungkinan penumpang melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian dirinya sendiripun ada.
Berikut ini adalah sistem pertanggungjawaban yang dibebankan pada pihak penumpang :
Ø  Sistem warsawa atau protokol hague
Berdasar sistem ini penumpang atau ahli warisnya cukup menunjukkan bahwa kerugian yang diderita timbul karena suatu kejadian yang terjadi selama penerbangan.Dalam sistem ini ada kemungkinan pengangkut bebas dari tanggungjawab,yaitu ketika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia telah mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian dan pengangkut dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak yang dirugikan.

Ø  Sistem guetemala
Pada dasarnya sistem ini lebih menguntungkan penumpang dan memberatkan pengangkut,karena penetapan limit ganti rugi dinaikkan.
C.Besarnya ganti rugi dan pembatasan tanggungjawab.
Untuk barang dan bagasi besarnya ganti rugi relatif mudah ditetapkan karena barang dan bagasi mmpunyai harga yang nyata.Sebaliknya ganti rugi untuk orang sukar ditetapkan.Kesulitan untuk menetapkan ganti rugi bagi seseorang yang meninggal lebih sulit lagi karena seseorang tidaklah dapat diukur dengan nyata-nyata uang.
Dalam ordonansi pengangkutan udara ditetapkan bahwa yang diganti rugi bukanlah jiwa penumpang tetapi nafkah yang hilang karena kematian itu.Ganti rugi harus ditetapkn sesui dengan kedudukan dan kekayaan penumpang,jadi tidak mungkin ganti rugi disamaratakan untuk setiap penumpang.
















BAB III
PENUTUP
A.Kesimpulan
Pengangkutan udara erat kaitannya dengan hukum udara internasional karena sifatnya yang sama yaitu mencakup ruang lingkup internasional.
Dalam pengangkutan udara pertanggungjawaban bukan hanya terletak pada pengangkut saja,tetapi juga terletak pada penumpang.
Terdapat beberapa teori tentang pertanggungjawaban pangangkutan udara baik yang terletak pada pihak pengangkut sendiri ataupun pada pihak penumpang.
B.Saran
Bagi pengangkut ataupun penumpang sebaiknya mengerti serta mengaplikasikan arti tanggungjawab dengan baik karena selama ini penumpang maupun pengangkut masih sering tidak mengaplikasikan arti tanggungjawab.Misalnya bagi penumpang tidak boleh menyalakan telepon genggam dan bagi pengangkut sebaiknya dapat memberi ganti rug yang wajar terhadap keterlambatan penerbangn yang selama ini masih kerap terjadi.













Daftar Pustaka

Daftar buku
Purba,radiks,1986,Pengetahun Perdagangan Luar Negeri Indonesia.Jakarta :Pustaka Dian
Suherman,e,1983,HukumUdara Indonesia danInternasional.Bandung :Penerbit Alumni
Daftar peraturan perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.40 tahun 1995 tentang penerbangan
Undang-undang republik Indonesia no.1 tahun 2009 tentang penerbangan